MAMUJU, MEDIAEKSPRES.id – Wabah corona virus disease 2019 (Covid-19) sudah merebak hampir di seluruh wilayah Indonesia. Peran setiap pemerintah daerah sangat penting dalam memutus rantai penyebaran pandemi tersebut, terutama dalam memberi informasi kepada masyarakat.
Di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) sendiri, sudah teridentifikasi lima warga yang positif Covid-19. Persebarannya, yakni Mamuju 2 orang, Mateng 1 orang, Majene 1 orang dan Kabupaten Pasangkayu 1 orang.
Sayangnya, Pemprov Sulbar terkesan tidak transparan memberikan informasi soal si penderita. Siapa dan bagaimana korban bisa tertular, serta orang yang punya riwayat kontak fisik dengan bersangkutan.
Dinkes Sulbar lewat media sosial hanya merilis jumlah orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) dan positif Covid-19.
Keterbukaan informasi juga menjadi perhatian Ketua Pemerhati Kesehatan Sulbar, Ferdi Zaeni. Katanya, pemerintah harus transparan soal perkembangan Covid-19 agar masyarakat bisa mengantisipasi penularan virus tersebut.
“Saya pikir itu (transparansi) perlu agar kita bisa mengetahui tempat apa saja yang pernah penderita kunjungi, siapa yang pernah kontak fisik dengan dia,” ujarnya via telepon, Minggu (12/4/2020).
Hal sama juga diungkapkan Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi. “Transparansi pemerintah daerah penting untuk menghindari keresahan di tengah masyarakat,” katanya, belum lama ini.
Apalagi, masyarakat saat ini dalam masa kepanikan akibat isu Corona.
“Jadi pemerintah harus segera sampaikan ke publik, jangan disembunyikan info itu!” tegas Suraidah.
Bahkan, dari penelusuran wartawan, ada oknum pejabat pemprov yang positif Covid-19 namun menolak diisolasi di rumah sakit. Hal tersebut karena kurangnya pemahaman masyarakat soal virus Corona.
Stigma yang terbangun terhadap korban virus corona terkesan diskriminatif. Penyakit itu dinilai sebagai aib sehingga penderita dikucilkan dari lingkungan sendiri. Pengaruh ketakutan yang berlebih terhadap Covid-19, bisa jadi alasan stigma itu muncul.
Anggota DPRD Kabupaten Mamuju, Febrianto Wijaya pernah menyinggung hal ini. Menurutnya, penderita Covid-19 bukan suatu aib yang harus didiskriminasi, korban harus mendapat dukungan moril.
“Memang kita harus menjaga jarak fisik dari si penderita, namun solidaritas harus kita tunjukkan dengan dukungan moril. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya!” kata Febrianto.
Wabah corona, kata Febrianto adalah kenyataan yang harus dihadapi bersama.
Untuk itu, Pemprov Sulbar jangan takut memberikan informasi yang jelas tentang penderita Covid-19.
Pemprov Sulbar bisa mencontoh daerah lain, seperti Walikota Bogor, Bupati Karawang, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, bahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang dengan lantang mengumumkan terinfeksi Covid-19.
Reporter: Harly
Editor : Mediaekspres.id
Comment