POLMAN, MEDIAEKSPRES.id – Aliansi Pemuda Sulawesi Barat (Sulbar) membuat surat terbuka untuk Gubernur Ali Baal Masdar (ABM). Hal itu untuk menyikapi keadaan daerah di tengah pandemi Covid-19.
Menurut perwakilan Aliansi Pemuda Sulbar, Ainur, surat tersebut berisi enam tuntutan yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar.
Aliansi pemuda menilai, laporan mengenai data penderita Covid-19 di Sulbar semakin hari semakin meningkat, hingga berimbas pada konflik sosial di masyarakat.
“Penderita Covid-19 di Sulawesi Barat semakin hari semakin meningkat, konflik sosial antara masyarakat mulai terjadi dimana-mana terekam dari video-video amatir yang dibagikan di media sosial,” ujar Ainur.
Dengan landasan kepedulian serta kekhawatiran tersebut, lanjutnya, segenap pemuda Sulbar di berbagai wilayah membentuk Aliansi Pemuda Sulawesi Barat (APSB), kemudian membuat surat terbuka untuk gubernur.
Pihaknya mengaku telah menganalisis antara keadaan yang terjadi dengan respon pemerintah dalam menangani Covid-19. Menurut mereka masih jauh dari ideal.
”Misalnya saja pelaksanaan protokol penanganan covid-19 masih tidak tegas sehingga terjadi konflik horizontal. Selain itu, sekarang sudah ada 7 yang positif Covid-19, kami memandang bahwa sulbar tidak dalam kondisi baik-baik saja,” ungkap Ainur, Senin (20/4/2020).
Ia menekankan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan kongkrit untuk menghadapi kemungkinan terburuk.

“Apalagi kita berbatasan dengan provinsi yang angka positif Covid-19 tinggi, sedang keluar masuknya kendaraan di perbatasan masih ada. Juga kebutuhan pokok masyarakat, perlu disokong dalam kondisi sulit seperti ini,” sambung Ainur.
Berikut enam poin tututan yang disampaikan Aliansi Pemuda Sulbar ke Gubernur ABM.
- Mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memberikan informasi yang transparan kepada publik tentang ketersediaan alat kesehatan, tenaga kesehatan, kebutuhan pokok, alokasi anggaran penanganan Covid-19 serta kesiapan Sulawesi Barat dalam menghadapi pandemi Covid-19.
- Mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk bertindak tegas dalam pelaksanaan protokol penanganan Covid-19 agar tidak terjadi lagi konflik antara pasien terinfeksi Covid-19 dengan masyarakat setempat.
- Mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk segera mengambil kebijakan-kebijakan strategis dalam menangani Covid-19 terutama kebijakan daerah untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
- Meminta agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat menjamin dana bantuan kepada masyarakat berupa Kartu Pra Kerja dan Bantuan Langsung Tunasi Dana Desa (BLT-Dana Desa) dapat tersalurkan secara merata kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan hingga ke pelosok daerah.
- Mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberikan edukasi yang berkaitan dengan Covid-19 secara masif kepada masyarakat dengan cara dan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat daerah agar tidak terjadi misinformasi yang memicu terjadinya kepanikan dan konflik sosial antar masyarakat.
- Meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memperhatikan dan memberikan bantuan kepada masyarakat Sulawesi Barat yang berada di perantauan karena tidak bisa pulang kampung akibat pandemi Covid-19.
Ainur menegaskan bahwa aksi mereka tersebut merupakan bentuk kecintaan pada daerah Sulbar.
“Mengenai surat ini adalah bentuk kontribusi dan bentuk cinta dari pemuda Sulbar. Mengingat bahwa kita para pemuda menjadi mitra kritis pemerintah sehingga langkah ini sudah tepat,” katanya.
“Dengan surat ini juga menjadi penanda bahwa pemuda sulbar adalah pemuda yang peduli dan resah dengan kondisi rakyat yang tengah di landa musibah pendemik ini,” jelas Ainur.
Senada Ainur, perwakilan aliansi lainnya, Asrul berharap agar Pemprov Sulbar menindaklanjuti surat tertanggal 18 April 2020 tersebut.
“Jika Pemerintah sepemahaman dengan kami harusnya aksi yang dilakukan oleh Aliansi Pemuda Sulbar ini akan di tanggapi oleh Pemerintah,” pungkasnya.
Reporter: Firdha mutmainnah
Editor : Mediaekspres.id




Comment