Eksekutif-Legislatif Silang Pendapat soal Kesiapan Hadapi Covid-19 di Sulbar

MAMUJU, MEDIAEKSPRES.id –  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Abdul Rahim menyorot pihak eksekutif yang terkesan tidak siap dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Hal itu dibuktikan Rahim saat memantau kondisi RS Regional Sulbar, beberapa waktu lalu. Menurutnya, tiga ruangan yang disediakan pihak rumah sakit untuk ruang isolasi pasien suspek Covid-19, belum siap ditempati.

“Dari tiga ruangan itu belum ada yang siap ditempati. Satu kamar memang sudah ada isinya di dalam, tapi itu pun belum dibersihkan,” beber Rahim, Selasa (24/3/2020).

Jika kondisi terburuk — lanjut Rahim – ada yang positif Corona di Sulbar, bisa berakibat fatal bagi masyarakat luas.

DPRD juga mengaku belum menerima dokumen ijin prinsip untuk penggunaan anggaran khusus Covid-19

Selain itu, pihak legislatif menyarankan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulbar agar berkantor sementara di gedung lama RS Regional. Hal itu untuk mengefektifkan kerja Dinkes, selama masa pandemi Corona di Indonesia.

Pernyataan berbeda justru disampaikan Kepala Dinkes Sulbar, dr. Alief. Dirinya mengklaim ruang isolasi di RS Regional telah siap digunakan.

“Kalau sekarang pun ada yang positif (Corona), sudah bisa masuk ke ruang isolasi itu,” tegasnya saat dikonfirmasi via telepon, Selasa (24/3).

Namun begitu, Alief tak memungkiri, pihaknya hingga saat ini masih terus mencoba melakukan penambahan alat untuk ruang isolasi Covid-19.

“Hanya saja kita terus mencoba menambah alat-alatnya. Namun secara fungsional, tiga ruangan isolasi di RS Regional sudah siap ditempati — hari ini pun bisa,” terang dr. Alief.

Ia pun menyampaikan bahwa sudah ada 150 stel Alat Pelindung Diri (APD) yang siap digunakan petugas medis Sulbar.

Terkait saran DPRD agar Dinkes berkantor sementara di gedung lama RS Regional, Alief menjawab dengan nada celoteh, “Yang penting ada temanku di sana”.

Sementara soal anggaran khusus Covid-19, dirinya mengatakan tanggung jawab tersebut ada di Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). (Adv)

Comment