MAJENE,MEDIAEKSPRES.id – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Kabupaten Majene menyelenggarakan kegiatan Musyarawah Besar (Mubes) dan Diskusi Publik dengan mengusung tema “Pengaruh Dinasti Politik: Kekuasaan, Keterwakilan dan Tantangan Demokrasi” di ruang pola kantor Bupati Majene. Sabtu (16/12/3023).
Kegiatan ini dihadiri dan dibuka langsung Sekertaris Jenderal PB SEMMI. Muhammad Iqsam, sementara dalam undangan Dialog Politik dihadiri perwakilan Pemerintah daerah , Polres Majene, Ketua Wilayah Semmi sulbar dan OKP.
Adapun yang menjadi Narasumber dalam kegiatan ini yakni ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) cabang Majene, Parman Tannatallang, Hasbi (Akademisi) dan ketua PW SEMMI Sulawesi Barat, yang juga calon Anggota DPRD Majene, di daerah pemilihan 3 kecamatan Sendana dan Pamboang, Muh Sukran Tahir.
Sementara ketua Panitia kegiatan, Muh Iksan Tahir. kepada awak media mengungkapkan bahwa Kegiatan ini bertujuan untuk meregenerasi kepengurusan SEMMI cabang Majene dan membangun eksistensi lembaga melalui kegiatan produktif dan Dialog Publik sebagai ruang pendidikan politik dan referensi pemuda untuk menjadi pemilih cerdas mengingat pemuda hari ini pesimis dan mengenal politik sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri dan untuk kepentingan pribadi.
“Kegiatan ini juga sebagai kajian terkait fenomena politik dinasti dan demokrasi yang semakin surut” Ungkap Iksan.
Sedangkan salah satu narasumber, Sukran. yang juga merupakan ketua PW SEMMI Sulawesi Barat, mengaku akan menjadi bagian yang akan mensukseskan pemilu 2024 berjalan dengan damai dan mengajak generasi pemuda hari ini sebagai bagian besar penentuan kemenangan pemilu 2024 supaya Jangan Golput dan Pemuda hari ini tau yang mana harus dan tidak dipilih.
Lanjut, Hasbi. dinasti politik merupakan konsekuensi dari praktik demokrasi . Sebab, dalam prinsip demokrasi ada prinsip persamaan hak, sehingga semua warga negara, entah itu anak presiden maupun anak dari rakyat kelas menengah ke bawah, memiliki kesempatan yang sama.
Namun perlu ditekankan bahwa dinasti politik akan memberikan konsekuensi berupa rusaknya pilar demokrasi dan, dalam praktiknya, mengganggu keefektifan jalannya pemerintahan. Negara yang terbawa dalam dinasti politik yang berlarut biasanya sulit mewujudkan good governance, Tutupnya. (Tsln)
Comment