JAKARTA, MEDIAEKSPRES.id – Gerakan Mahasiswa Ekonomi Indonesia (GEMEI) menyayangkan pihak Pemerintah Pusat yang menggunakan data tahun 2014, dalam mendistribusikan bantuan sosial (bansos).
Ketua GEMEI, Albar menilai, kebijakan tersebut tidak produktif sebagai bagian dari penanganan sosial di tengah pandemi Covid-19.
“Memang Harus disegerakan (bansos). Tapi kesiapan data dari Kemensos untuk penerima bantuan tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan di lapangan, karena tidak menyiapkan data terbaru pascawabah Covid-19,” tegasnya.
Albar mengaku telah melakukan survei lapangan. Hasilnya, birokrasi pemerintah di tingkat RT/RW sudah ada, tapi data yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dan Kemensos agak rancu. Ada warga yang menerima bansos sampai tiga kali.
Kondisi tersebut, lanjutnya, potensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat karena ada sejumlah warga yang tidak terdata sebagai penerima bantuan.
“Dan banyak pula perangkat RT/RW yang terpaksa menabrak aturan demi menyesuaikan data penerima bantuan dari pusat. Mending begitu daripada jadi korban,” sambungnya.
Menurut Albar, Kementerian Sosial tidak siap dalam mengelola data. Mestinya, tugas utama kementerian yang dipimpin Juliari Batubara tersebut adalah memperbaharui data setiap tahun, terutama data kemiskinan.
Ia menambahkan, wabah pandemi Covid-19 merupakan pelajaran bagi lembaga-lembaga negara yang ditugaskan untuk terus memperbaiki basis data. Sehingga, ketika kondisi sosial yang darurat seperti saat ini, pemerintah bisa lebih siap.
“Anggarannya sudah diketuk tapi data tidak diperbaharui, akhirnya pendistribusian bantuan tidak tepat sasaran, banyak perangkat jadi korban dan rawan diselewengkan,” pungkas Ketua GEMEI, Albar.
Reporter: Firdha Mutmainnah
Editor : Mediaekspres.id
Quotes of the day “Tidak sekadar memburu kapital, Indonesia lebih butuh solidaritas dan modal sosial”.
Najwa Shihab
Comment