“Kalau swakelola, ya harus diswakelolakan. Jangan langgar aturan,” imbuhnya.
Dirinya pun mempertanyakan alasan kepala bidang Disdikbud, terkait adanya dugaan intervensi terhadap pihak sekolah, dalam proyek DAK.
Baca juga:
Dugaan Kongkalikong Disdikbud Sulbar-Kepsek di Proyek DAK 2020
“Kabid pendidikan harus dipanggil, kenapa ada seperti itu?” terang Janatan.
Pihak dinas, lanjutnya, mesti transparan soal pengelolaan DAK fisik pendidikan. Jika ada kontraktor yang ditugaskan khusus, itu patut dipertanyakan.
Baca juga:
“Harusnya mereka (dinas) bertanya dulu, apa bisa ini tidak diswakelola. Kemudian kalau ada kontraktor yang ditunjuk, harus ditahu juga siapa kontraktor ini. Apa dari keluarganya atau siapa?” urai Janatan.
Comment